DAFTAR ATURAN DAN DASAR HUKUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

-
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa   kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana   telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang   Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional   Pendidikan.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

6.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

7.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

8.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/madrasah Pendidikan Umum.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar   Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar    Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar    Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar   Tenaga Laboratorium Sekolah Madrasah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama.

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;

36. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);

39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 004/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 005/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

42. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun 2018-2022.

Popular posts from this blog

-
ADMINISTRASI SEKOLAH DALAM BENTUK BUKU Merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Administrasi,karena hal ini sesuatu yang amat melekat untuk dipergunakan dalam aktifitas pengelolaan lembaga pendidikan dan proses kegiatan belajar-mengajar. Aministrasi dalam bentuk porto folio berupa lembaran-lembaran catatan, dokumen tertulis yang setiap saat akan selalu diperlukan bagi perkembangan sebuah lembaga juga progress mengajar seorang guru dan perkembangan dari waktu ke waktu seorang anak didik,hal-hal yang berkaitan dengan administrasi mulai dari yang terkecil seperti data seorang murid yang akan menjadi calon siswa pada suatu lembaga pendidikan yang terlampir dalam formulir pendaftaran,Dokumen dalam Buku Induk,absensi harian dan catatan -catatan lainnya,walaupun secara digital saat ini sudah banyak tersedia dan mudah didapat,tetap saja Administrasi dalam bentuk buku teramat diperluka
Read more
-
Menata Ruang Kelas dengan Foto Presiden Salah satu upaya agar kelas semakin tertata dan menambah keasrian  ruangan adalah dengan memilih aksesoris atau gambar yang akan mendukung suasana kelas menjadi lebih hidup juga menghadirkan suasana yang dinamis,disini diperlukan kejelian dan ketelitian dalam menempatkan aksesoris tersebut,diantaranya kita dapat memilih poster-poster pembelajaran yang mempunyai nilai edukatif dan nilai seni yang memadai untuk ditempatkkan di sudut-sudut dinding/ruangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk memasang foto Presiden,Wakil Presiden berikut foto burung garuda  agar siapapun yang memasuki ruangan tersebut akan tergugah rasa Nasionalismenya juga mempunyai rasa memiliki dengan pemimpin Negaranya,untuk mempermudah mendapatkan semua itu anda dapat memilih poster dan foto dengan CARA PEMESANAN DI TOKO PAPAN DATA SEKOLAH INI.
Read more

Membangun kesan yang baik dalam Pembelajaran

-
Kesan yang mesti dibangun dalam pembelajaran adalah siswa merasakan hal yang berbeda ketika selesai melakukan kegiatan Belajar-Mengajar,diantaranya dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman,penilaian dan refleksi,umpan balik dan tindak lanjut, sehingga proses pembelajaran tidak akan berhenti setelah selesainya tatap muka antara guru dan murid, untuk itu peran seorang guru sangatlah penting dalam mengarahkan muridnya kearah mana murid itu akan dibawa, ketika proses belajar-mengajar dimulai kesan  yang pertama kali akan ditangkap adalah bagaimana seorang guru dalam membawakan materi pembelajarannya,sehingga ketika proses awalnya dilakukan dengan baik akan berdampak baik pula dalam proses berikutnya,semua ini bisa dilakukan bila melakukan persiapan yang baik apakah itu kesiapan mental,kesiapan materi dan kesiapan penunjang pembelajaran yang diperlukan,bangunlah kesan yang baik ini dengan kesungguhan! Niscaya apa yang diharapkan oleh seorang guru kepada muridnya akan terpatri dan tidak akan
Read more