DAFTAR ATURAN DAN DASAR HUKUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

-
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa   kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana   telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang   Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional   Pendidikan.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

6.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

7.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

8.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/madrasah Pendidikan Umum.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar   Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar    Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar    Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar   Tenaga Laboratorium Sekolah Madrasah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama.

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;

36. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);

39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 004/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 005/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

42. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun 2018-2022.

Popular posts from this blog

-
ADMINISTRASI SEKOLAH DALAM BENTUK BUKU Merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Administrasi,karena hal ini sesuatu yang amat melekat untuk dipergunakan dalam aktifitas pengelolaan lembaga pendidikan dan proses kegiatan belajar-mengajar. Aministrasi dalam bentuk porto folio berupa lembaran-lembaran catatan, dokumen tertulis yang setiap saat akan selalu diperlukan bagi perkembangan sebuah lembaga juga progress mengajar seorang guru dan perkembangan dari waktu ke waktu seorang anak didik,hal-hal yang berkaitan dengan administrasi mulai dari yang terkecil seperti data seorang murid yang akan menjadi calon siswa pada suatu lembaga pendidikan yang terlampir dalam formulir pendaftaran,Dokumen dalam Buku Induk,absensi harian dan catatan -catatan lainnya,walaupun secara digital saat ini sudah banyak tersedia dan mudah didapat,tetap saja Administrasi dalam bentuk buku teramat diperluka
Read more
-
HARGA FOTO PRESIDEN,WAKIL PRESIDEN DAN BURUNG GARUDA Bagi siapapun yang akan melakukan pembelanjaan memilih produk yang berkualitas adalah merupakan satu pertimbangan yang mesti dilakukan, setelah itu penawaran harga juga mesti jadi bahan pertimbangan  oleh calon pembeli,di TOKO PAPAN DATA SEKOLAH ini kami memberikan harga yang sangat pantas bagi siapapun, ditunjang dengan kwalitas barang yang terjamin ketahanannya,bagi pembeli yang berada di luar kota kami melayani pengiriman barang yang sudah dipesan agar sesegera mungkin dapat diterima di tangan pembeli dengan cara pengiriman yang mudah dan cepat melalui Pos kilat khusus layanan milik PT Pos Indonesia yang sudah teruji kehandalannya dalam distribusi logistik hingga ke seluruh pelosok negeri ini,adapun untuk harga foto Presiden,Wapres dan Garuda ukuran 22 X 33 Cm dengan harga Rp.5000,-/lbr  dengan bahan cetakan yang ringan dan kuat dari kertas Duplex yang berkualitas,untuk pemesanan dari luar kota minimal pemesanan 10 lembar untuk
Read more

Efektifitas Dana BOS Untuk Perbaikan Pendidikan

-
Permasalahan dunia pendidikan yang kita alami saat ini, terkadang membuat cemas dari kita semua, namun dibalik rasa cemas yang kita rasakan ini tidak menjadikan kecil harapan dari kita semua, harapan dan optimisme mesti kita jaga agar upaya perbaikan dapat kita lakukan, karena dengan modal semangat perbaikan, optimisme dan kebersamaan setiap permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan dapat kita hadapi dan kita selesaikan secara bersama-sama. Kalaulah dikatakan sebuah carut-marut, persoalan pendidikan masih belum bisa lepas dari permasalahan lama, mulai masih terjadinya tingkat kebocoran soal dalam pelaksanaan Ujian Nasional, walaupun sudah ditegaskan oleh menteri pendidikan bahwa Ujian Nasional merupakan sarana untuk pemetaan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan, dan bukan sebagai penentu kelulusan siswa,tetapi masih saja paradigma lama UN sebagai penanda keberhasilan pembangunan di suatau daerah, mengakibatkan terjadinya kecurangan kebocoran Ujian Nasional. Selain itu pe
Read more